Makassar, infosulsel.id – Unjuk rasa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir ricuh di pertigaan Jalan Hertasning–Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Kericuhan pecah ketika petugas gabungan dari Polrestabes Makassar dan Satbrimob Polda Sulawesi Selatan berupaya merebut ban bekas yang hendak dibakar massa. Situasi memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan adu pukul antara mahasiswa dan polisi.
Situasi kemudian mereda setelah petugas mundur dan massa melanjutkan aksi unjuk rasa. Aksi tersebut sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengguna jalan pun mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi.
Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk, membakar ban bekas di tengah jalan, serta menggunakan sebuah mobil kontainer sebagai panggung orasi. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinator aksi GAM, Fajar Wasis, menyoroti dugaan keterlibatan pihak asing serta celah regulasi dan lemahnya penegakan hukum yang dinilai perlu dievaluasi pemerintah.
“Kami menganggap bahwa adanya titik celah dan titik keterlibatan daripada pihak asing, yang kemudian membuktikan bahwa ada celah regulasi yang tidak mampu dan aparat penegak hukum yang tidak berani untuk mencegah melakukan pembakaran hutan secara masif di kawasan Kalimantan Tengah, Utara, Selatan, Jambi, Riau, dan Sumatera,” ujarnya.
Menurut Fajar, persoalan karhutla tidak bisa dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Ia menilai, terdapat kelemahan dalam regulasi dan pengawasan yang perlu dibenahi agar pembakaran hutan secara masif dapat dicegah.
GAM juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolri, mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus karhutla. Mereka meminta penanganan perkara tidak berhenti pada pengumuman perkembangan penyidikan, tetapi dilanjutkan dengan pengungkapan individu maupun korporasi yang bertanggung jawab.
Fajar menyinggung informasi mengenai 98 laporan polisi (LP) yang disebut telah naik ke tahap penyidikan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan ketegasan aparat untuk mengungkap aktor di balik kebakaran hutan dan lahan tersebut.
“Yang kami tunggu adalah ketegasan daripada Kapolri untuk mengungkap siapa orangnya, siapa korporasinya, dan siapa-siapa saja yang terlibat di balik kebakaran hutan ini,” tegasnya.
Selain itu, GAM mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi jajaran kabinet. Mereka secara khusus meminta pencopotan Menteri Kehutanan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menteri koordinator yang membidangi transisi dan hilirisasi.(Far)
