Makassar, infosulsel.id – Sebanyak 20 elemen mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di 33 titik di Kota Makassar, pada Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut mengangkat berbagai isu nasional dan lokal, mulai dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga persoalan lingkungan, ketenagakerjaan, dan dugaan penyimpangan pengadaan.
Berdasarkan pemberitahuan dan informasi yang beredar melalui flyer, sejumlah kelompok akan menyampaikan aspirasi di beberapa lokasi strategis.
Seperti di bawah Flyover Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Jalan A.P. Pettarani, Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), serta sejumlah kantor pemerintahan dan perusahaan.
Demo Isu Nasional
Sejumlah elemen menjadikan evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sebagai isu utama dalam aksi mereka.
Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD) berencana menggelar aksi di bawah Jembatan Flyover Makassar dan Kantor Kejati Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo. Selain menggugat dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran, mereka juga mendesak penuntasan dugaan jual-beli jabatan kepala sekolah di Kota Makassar.
Barisan Aktivis Mahasiswa Indonesia (BASMI) Sulsel akan menyampaikan aspirasi di Kantor/Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Sulsel dan Dapur SPPG Maccini di Jalan Manunggal Nomor 36, Makassar.
Mereka menyoroti dugaan ketidakpatuhan pengelolaan air limbah di SPPG Maccini, Yayasan AISDA, yang dinilai berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, KS KAMRI akan menggelar aksi di depan Kampus Unismuh dan pertigaan Jalan Alauddin–A.P. Pettarani dengan tuntutan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Lembaga Pemerhati Hukum dan HAM juga akan menyampaikan kritik di depan Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan di bawah Flyover Makassar.
Tuntutan serupa disuarakan Front Mahasiswa Revolusioner yang merencanakan aksi di perbatasan Kota Makassar–Kabupaten Gowa serta pertigaan Jalan Alauddin–A.P. Pettarani, dengan estimasi massa sekitar 50 orang.
KP GRD turut menjadwalkan aksi di pertigaan Hertasning–Pettarani dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Adapun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Cabang Makassar akan menggelar aksi di depan Kampus YPUP Makassar dan Jalan Sultan Alauddin untuk mengkritik dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran.
Kritik terhadap pemerintahan juga disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Megarezky (UNIMERZ). Mereka merencanakan aksi di kawasan Flyover Makassar dan Adipura Perintis dengan slogan “Pukul Balik Rezim Pembunuh” sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.
Front Kesatuan Mahasiswa Indonesia (FKMI) akan menggelar aksi di depan Kampus I UIN Alauddin Makassar dan pertigaan Jalan Alauddin–A.P. Pettarani. Mereka mengangkat isu evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar juga akan menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Jalan Sultan Alauddin.
Mereka mengusung tuntutan bertajuk “Dua Tahun Prabowo–Gibran: Janji Dipertontonkan, Kesejahteraan Dipertanyakan”.
Gerakan Rakyat Intelektual Sulawesi Selatan (GARIS) akan beraksi di depan Hotel Lamacca, sedangkan Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bosowa (PEMA FT-UNIBOS) berencana menggelar aksi di Jalan Urip Sumoharjo. Kedua kelompok tersebut menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka (GSMM) akan menggelar aksi di pertigaan Pettarani–Alauddin dengan mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pendidikan, serta militerisasi. Kelompok ini juga membawa slogan “2 Tahun Mengkhianati Rakyat” dan tagar #KeadilanUntukSemua.
Aliansi Unismuh Satu turut merencanakan aksi di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan tuntutan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
Sementara itu, Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) akan menggelar aksi di pertigaan Hertasning–Pettarani (PHP). Mereka menyoroti evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran yang dinilai gagal menangani persoalan karhutla.
Demo Isu Lokal
Selain isu nasional, sejumlah kelompok juga akan menyampaikan aspirasi terkait persoalan lokal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar dan sekitarnya.
Koalisi Ojek Online Nasional (KON) Sulsel berencana menggelar aksi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan Kantor Sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka menyoroti program “FOKUS” dengan sistem shift berbayar yang dinilai merugikan mitra pengemudi Maxim.
Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSA akan menggelar aksi di Hotel Grand Puri Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kantor Wali Kota Makassar.
Aksi tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSA) yang dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Koalisi Lintas Mahasiswa juga akan menyampaikan aspirasi di Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan Kejati Sulsel. Mereka mendesak pemeliharaan berkala jaringan irigasi saluran induk di Bantimurung.
Di sektor pengawasan hukum, Global Corruption Watch berencana menggelar aksi di Kantor Kejati Sulsel untuk menyoroti dugaan penyimpangan pengadaan soal tahun anggaran 2024–2025 di Kabupaten Gowa.
Adapun DPO SEKAR YJI–PMBI akan menggelar aksi di PT Yin Jing Internasional, Jalan KIMA 3, Makassar. Aksi tersebut berkaitan dengan persoalan karyawan perusahaan tersebut.(Fz)
