Makassar, infosulsel.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin memahami, percaya, dan mampu memanfaatkan produk serta layanan keuangan syariah secara bijak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS) 2026 yang digelar pada 20-23 Agustus 2026 di Kota Kasablanka, Jakarta. Mengusung tema “Tumbuh Bersama, Bermanfaat untuk Semua”, kegiatan tersebut menjadi wadah edukasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono mengatakan, pengembangan keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan transaksi, tetapi juga membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan dan kemaslahatan.
“Keuangan syariah bukan hanya tentang bagaimana kita melakukan transaksi, tapi keuangan syariah adalah tentang bagaimana kita membangun keadilan, kemitraan, kepercayaan, dan kemaslahatan,” kata Dicky dalam keterangan resminya.
Menurutnya, pertumbuhan industri keuangan harus diikuti dengan manfaat yang semakin luas serta peningkatan kualitas layanan. EKSIS diharapkan menjadi jembatan dari pengetahuan menuju pemahaman, kemudian dari pemahaman menuju pilihan dan keyakinan masyarakat terhadap produk keuangan syariah.
Hal tersebut penting agar keuangan syariah mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi riil, serta kelestarian lingkungan.
Penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah dinilai semakin penting. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 43,07 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 13,24 persen.
Capaian tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang luas untuk meningkatkan pemahaman sekaligus akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, keuangan syariah harus mampu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor tersebut dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha, serta mendorong pelaku UMKM naik kelas. Pertumbuhan industri juga harus dibarengi dengan inovasi, tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian dan penguatan pelindungan konsumen.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menambahkan, meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah harus diikuti dengan inovasi serta peningkatan kualitas layanan dari industri.
Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Herizkianto menilai, digitalisasi menjadi enabler strategis untuk memperluas jangkauan informasi dan edukasi keuangan syariah.
Dengan pemanfaatan teknologi digital, informasi dan edukasi diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat dan luas.(Fz)
