Makassar, infosulsel.id – Sebanyak 18 agenda aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung di sejumlah titik di Kota Makassar, Kamis (27/8/2026). Aksi tersebut membawa beragam tuntutan, mulai dari isu ekonomi, politik, hukum, dugaan korupsi, lingkungan, hingga persoalan sosial.
Berdasarkan rencana aksi yang diterima, demo pertama dijadwalkan pukul 09.00 Wita di Kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel dan PT Champ Resto Indonesia. Aksi digelar FSPMI/KSPSI dengan massa sekitar 100 orang, menyikapi kondisi bangsa yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya terkait stabilitas ekonomi, politik, hukum dan budaya.
Pada waktu yang sama, sekitar 100 orang dari Dewan Pengurus Gerakan Mahasiswa Indonesia juga dijadwalkan menggelar aksi di Polda Sulsel dan Lanud Hasanuddin Makassar.
Mereka mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pengambilan avtur dari Lanud Hasanuddin, termasuk pihak yang memberikan izin dokumen pengeluaran volume avtur serta tujuan pengirimannya.
Pukul 10.00 Wita, aksi lainnya berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel. Ahli Waris Sobrim Bustam dengan massa sekitar 150 orang menuntut penyelesaian dan realisasi sisa pembayaran ganti rugi lahan GOR Sudiang yang disebut menjadi hak ahli waris.
Di lokasi yang sama, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Makassar dengan sekitar 80 orang massa dijadwalkan menyuarakan tuntutan terkait kebijakan pengelolaan pasar yang melibatkan Putra Pongka. Aksi juga direncanakan berlangsung di Kantor Dispora Sulsel dan kawasan GOR Sudiang.
Sementara itu, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi (AMMAK) dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Kejati Sulsel. Massa sekitar 80 orang mendesak adanya kejelasan terkait dugaan korupsi dana hibah KORMI Tahun Anggaran 2023.
Pada pukul 11.00 Wita, Barisan Aktivis Mahasiswa (BARAK) dengan sekitar 50 orang massa akan beraksi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel serta Kejati Sulsel.
Mereka menyoroti dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan Apartemen Ikan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta kegiatan penanaman mangrove, pengadaan bahan dan pemasangan pagar waring melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
Memasuki pukul 13.00 Wita, sejumlah aksi kembali digelar di berbagai lokasi. Forum Mahasiswa Selayar (FORMAS) dengan sekitar 50 orang massa akan berunjuk rasa di Polda Sulsel terkait dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas pengangkutan material chipping di Kabupaten Selayar.
Koalisi Mahasiswa Anti Korupsi (KOMAKS) dengan sekitar 30 orang massa dijadwalkan mendatangi Kantor BBWS Pompengan, Satker OP SDA dan Kejati Sulsel. Mereka meminta Kepala Balai, Satker dan PPK Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang turun langsung mengecek kondisi pekerjaan irigasi.
Di Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel, Pengurus Gerakan Mahasiswa Sulawesi dengan sekitar 80 orang massa akan menyuarakan tuntutan evaluasi total penanganan geng motor dan kejahatan jalanan di Kota Makassar.
Dua aksi lainnya digelar Serikat Mahasiswa Pecinta Rakyat (SMPR). Masing-masing di Surya Manik Jalan AP Pettarani dengan sekitar 50 orang massa, terkait dugaan belum terpenuhinya dokumen UKI-UPI, serta di M3 Gallery Jalan AP Pettarani dengan jumlah massa yang sama.
Aksi di M3 Gallery berkaitan dengan hasil temuan lapangan dan dugaan pelanggaran terhadap Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025.
Pada waktu yang sama, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulsel dengan sekitar 150 orang massa dijadwalkan beraksi di Kantor Dinas ESDM Sulsel, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polda Sulsel. Mereka mendesak penertiban dan penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Bajo Barat.
Gerakan Garda Pemuda Indonesia juga akan menggelar aksi di Polda Sulsel, Polresta Gowa dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Massa sekitar 70 orang meminta Dirkrimsus Polda Sulsel mengevaluasi Kasat Reskrim Polresta Gowa terkait dugaan kerja sama dengan mafia BBM.
Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia Koordinator Wilayah V (HMIPIKW-V) dengan sekitar 100 orang massa akan menggelar aksi di pertigaan Jalan Sultan Alauddin-Jalan AP Pettarani dan bawah Jembatan Fly Over Makassar. Aksi tersebut mengangkat isu bertajuk “Indonesia Cemas Bukan Hoaks”.
Rakyat Sipil Bergerak dengan sekitar 20 orang massa dijadwalkan beraksi di RRI Kota Makassar dan Kantor Balai Kota Makassar. Mereka menyikapi dugaan pelanggaran aktivitas usaha di lingkungan RRI Makassar.
Selain itu, Aliansi Bara-Baraya Bersatu dengan sekitar 50 orang massa akan menggelar aksi di Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, Jalan Urip Sumoharjo. Aksi tersebut menyikapi aktivitas pembangunan di atas lahan yang masih bersengketa.
Dua agenda lainnya menyasar Bank Mandiri. HMI Cabang Makassar akan menggelar aksi solidaritas terkait boikot Bank Mandiri. Aksi serupa juga dijadwalkan Aliansi Mahasiswa Anti Mafia Hukum yang dipimpin Sdr. Cimeng.
Dengan banyaknya titik aksi yang tersebar di sejumlah ruas jalan dan kantor pemerintahan, kepolisian mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan situasi lalu lintas dan menghindari lokasi yang menjadi titik konsentrasi massa.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Ahmad, mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik yang menjadi lokasi aksi dan tetap menjaga situasi agar penyampaian pendapat berlangsung aman serta kondusif.
“Kami mengimbau masyarakat agar menghindari titik-titik unjuk rasa dan senantiasa menjaga agar kegiatan unras berlangsung kondusif,” kata AKP Jafar Ahmad.
Kepolisian juga mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, serta menghormati hak pengguna jalan dan masyarakat lainnya.(Fz)
